Total 23890 regulasi
KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR : Kep-310/BEJ/12-2006 TENTANG PENCATATAN DAN PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI BURSA
KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR : Kep-310/BEJ/12-2006 TENTANG PENCATATAN DAN PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI BURSA
2006,
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 135/KMK.05/2000 TGL. 1 MEI 2000 ( Keputusan Direktur Jenderal Bea d
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 135/KMK.05/2000 TGL. 1 MEI 2000 ( Keputusan Direktur Jenderal Bea d
2000,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-19/BC/1999 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-19/BC/1999 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
1999,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-22/BC/2001 TANGGAL 20 APRIL 2001 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-22/BC/2001 TANGGAL 20 APRIL 2001 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
2001,
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2001 TANGGAL 12 Januari 2001 TENTANG TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-03/BC/2001 TANGGAL 12 Januari 2001 TENTANG TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
2001,
AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION
AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 603/15/III/2004 TENTANG ANTISIPASI ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 603/15/III/2004 TENTANG ANTISIPASI ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
2004,
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2011
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 593/15/III/2004 TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS MELALUI CALL CONFERENCE
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 593/15/III/2004 TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS MELALUI CALL CONFERENCE
2004,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 549/15/III/2004 TENTANG PERMASALAHAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 549/15/III/2004 TENTANG PERMASALAHAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
2004,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPUL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPUL
2005
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR : 21 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR : 21 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
2002
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 548/15/III/2004
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 548/15/III/2004
2004,
QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN QANUN NOMOR
QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN QANUN NOMOR
2006
SURAT EDARAN NOMOR 104/15/I/2004
SURAT EDARAN NOMOR 104/15/I/2004
2004,
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN KEHUTANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN KEHUTANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2002
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN KEHUTANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN KEHUTANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2002
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYI’AR ISLAM
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYI’AR ISLAM
2002
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 701 TAHUN 2003 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 701 TAHUN 2003 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2003,
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
2005,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 676 TAHUN 2003 TENTANG TATA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK, SERTA PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 676 TAHUN 2003 TENTANG TATA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK, SERTA PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
2003,
LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 675 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 675 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
2003,
LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 675 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 675 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
2003,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi