Total 23890 regulasi
KEPUTUSAN PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 08/KPPU/KEP/2000
KEPUTUSAN PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 08/KPPU/KEP/2000
2000
KEPUTUSAN PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 07/KPPU/KEP/XI/2000
KEPUTUSAN PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 07/KPPU/KEP/XI/2000
2000
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011
2011
KEPUTUSAN PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/KPPU/KEP/XI/2000
KEPUTUSAN PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/KPPU/KEP/XI/2000
2000
KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 01/KPPU/VI/2000 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PERIODE TAHUN 2000 - 2005
KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 01/KPPU/VI/2000 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PERIODE TAHUN 2000 - 2005
2000
KEPUTUSAN KOMISI NO.57/2009
KEPUTUSAN KOMISI NO.57/2009
2009
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 (Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tanggal 8 September 2000) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 (Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tanggal 8 September 2000) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
2000
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 04/KPPU/KEP/VIII/2000 TENTANG SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 04/KPPU/KEP/VIII/2000 TENTANG SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
2000
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI PETERNAKAN NOMOR 71/TN.690/DJP/DEPTAN/2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI PETERNAKAN NOMOR 71/TN.690/DJP/DEPTAN/2000
2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
2000
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP- 02/M.EKON/01/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP-31/M.EKON/07/2003 TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAKHIRAN BADAN PE
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP- 02/M.EKON/01/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP-31/M.EKON/07/2003 TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAKHIRAN BADAN PE
2004,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.06/2006 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG BERASAL DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.06/2006 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG BERASAL DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
2006,
Keputusan Menteri NOMOR/TANGGAL : 15/SK/1993, 23 Oktober 1993 INSTANSI/LEMBAGA : Kantor Meneginvest/BKPM
Keputusan Menteri NOMOR/TANGGAL : 15/SK/1993, 23 Oktober 1993 INSTANSI/LEMBAGA : Kantor Meneginvest/BKPM
1993
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR : 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 TANGGAL : 26 November 2001 SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR : 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 TANGGAL : 26 November 2001 SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
2001,
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 Tanggal : 12 Mei 2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 Tanggal : 12 Mei 2003
2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 Tanggal : 12 Mei 2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 Tanggal : 12 Mei 2003
2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/ LK / 2003 Tanggal: 12 Mei 2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/ LK / 2003 Tanggal: 12 Mei 2003
2003
Keputusan DJLK Nomor: Kep-2833/LK/2003 Tanggal: 12 Mei 2003
Keputusan DJLK Nomor: Kep-2833/LK/2003 Tanggal: 12 Mei 2003
2003
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA K E P U T U S A N JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-090/ J.A/08/1999 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA K E P U T U S A N JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-090/ J.A/08/1999 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
1999,
MAHKAMAH AGUNG R.I. JLN. LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1 J A K A R T A Nomor M.A./Pemb./0807/1975.
MAHKAMAH AGUNG R.I. JLN. LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1 J A K A R T A Nomor M.A./Pemb./0807/1975.
1975,
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi