Total 23890 regulasi
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/ 11 /PBI/2008 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/ 11 /PBI/2008 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
2008,
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) ATAS PBI NO.10/ 11 /PBI/2008 TANGGAL 31 MARET 2008 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS)
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS) ATAS PBI NO.10/ 11 /PBI/2008 TANGGAL 31 MARET 2008 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS)
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 15 /PBI/2008 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 15 /PBI/2008 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
2008,
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/16/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/16/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/16/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/16/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/17/PBI/2008 TENTANG PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/17/PBI/2008 TENTANG PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/17/PBI/2008 TENTANG PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/17/PBI/2008 TENTANG PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
2008,
Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 19 /PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 19 /PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 19 /PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 19 /PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
2008,
Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Perihal Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Perihal Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 1999 TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE D
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 118 TAHUN 1999 TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE D
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SETIAP IBUKOTA PROPINSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DI SETIAP IBUKOTA PROPINSI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN PANITERA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN PANITERA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1998 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1998 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI MANTAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI MANTAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2000 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2000 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA
2000,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi