Kategori: Peraturan Pusat

Total 7988 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
2011,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER.01/MBU/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER.01/MBU/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2007,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/02/2015 TENTANG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/02/2015 TENTANG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
2015,
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER — 02/MBU/201.1 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER — 02/MBU/201.1 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2011,
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER — 02/MBU/201.1 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER — 02/MBU/201.1 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2011,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/02/2015 TENTANG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/02/2015 TENTANG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
2015,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER.01/MBU/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER.01/MBU/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2007,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESTA NOMOR 9 TAHUN 2OL8 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESTA NOMOR 9 TAHUN 2OL8 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2018,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OT8 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2OT8 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017
2018,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2OI8 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2OI8 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
2018,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
2018,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2006,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004
2006,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IN
2006,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PR
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PR
2006,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
2006,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2006,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
2006,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
2006,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUB
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUB
2006,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATlONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATlONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)
2006,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
2006,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
2005,
Regulasi per halaman: