BAB III: PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA - PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

By Admin Regulasip Posted on Sep 29, 2025

In Category - Buku

Institutions: Pemerintah Republik Indonesia Regulation Number: Published By: Pemerintah Republik Indonesia In Year: 2022

Legal Basis (Dasar Hukum):

Key Word: Peningkatan Ekosistem, Investasi, Kegiatan Berusaha

Number of Pages:

Explanation of Regulations

Kiat Memahami Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

List of Contents

Bagian Kesatu: Umum - BAB III PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Bagian Kesatu mengatur ketentuan umum dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Pasal 6 - Bagian Kesatu BAB III

Pasal 6
Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Bagian Kedua: Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - BAB III PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Bagian Kedua mengatur penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dalam peningkatan ekosistem investasi.

Paragraf 1: Umum - Bagian Kedua BAB III PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Umum

Pasal 7 - Paragraf 1 Bagian Kedua BAB III

Pasal 7
(1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2) tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.
(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:
a. kesehatan;
b. keselamatan;
c. lingkungan; dan/atau
d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
(4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
(5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 dilakukan
dengan memperhitungkan:
a. jenis kegiatan usaha;
b. kriteria kegiatan usaha;
c. lokasi kegiatan usaha;
d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
e. risiko volatilitas.
(6) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 12) meliputi:
a. hampir tidak mungkin terjadi;
b. kemungkinan kecil terjadi;
c. kemungkinan terjadi; atau
d. hampir pasti terjadi.
(7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (41, dan
ayat (5), serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
a. kegiatan usaha berisiko rendah;
b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Paragraf 2: Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah - Bagian Kedua BAB III PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Pasal 8 - Paragraf 2 Risiko Rendah BAB III

Pasal 8

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan
legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
(2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti
registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai
identitas bagi Pe1aku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bagian Ketiga: Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - BAB III PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Bagian Keempat: Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi - BAB III PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Bagian Kelima: Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu - BAB III PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Description

BAB III mengatur peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.