Kementerian Perhubungan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 192 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 157 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN INAPORTNET UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN

No | Year 2015

Institutions: Kementerian Perhubungan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 193 TAHUN 2015 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

No | Year 2015

Institutions: Kementerian Perhubungan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 194 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2016

No | Year 2015

Institutions: Kementerian Perhubungan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 195 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 141 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS UPACARA APARATUR SIPIL NEGERA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No | Year 2015

Institutions: Kementerian Perhubungan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 196 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 69 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

No | Year 2015

Institutions: Kementerian Perhubungan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 197 TAHUN 2015 TENTANG KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN

No | Year 2015

Institutions: Kementerian Perhubungan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 198 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

No | Year 2015

Institutions: Kementerian Perhubungan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No | Year 2015

Institutions: Kementerian Perhubungan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 200 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TID

No | Year 2015

Institutions: Kementerian Perhubungan

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

Regulasi

Kementerian Perhubungan

Filter

Regulations by Kementerian Perhubungan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 192 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 157 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN INAPORTNET UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 193 TAHUN 2015 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 194 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 195 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 141 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS UPACARA APARATUR SIPIL NEGERA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 196 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 69 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 197 TAHUN 2015 TENTANG KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 198 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 200 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TID