Kementerian Dalam Negeri

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

No 16 | Year 1984

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK. 954-214 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT SEBAGAI ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN PADA KANTOR / SATUAN KERJA DALAM LIN

No | Year 1984

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

No 16 | Year 1983

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 54 TAHUN 1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTAMADYA

No | Year 1983

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 221A TAHUN 1975 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

No | Year 1977

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1975 TENTANG PENGGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENUJU DESA LENGKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961

No 16 | Year 1975

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LANDREFORM

No 15 | Year 1974

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

Regulasi

Kementerian Dalam Negeri

Filter

Regulations by Kementerian Dalam Negeri

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK. 954-214 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT SEBAGAI ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN PADA KANTOR / SATUAN KERJA DALAM LIN

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 54 TAHUN 1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTAMADYA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 221A TAHUN 1975 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1975 TENTANG PENGGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENUJU DESA LENGKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LANDREFORM