Kementerian Dalam Negeri

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHI

No 29 | Year 2002

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEBUTUHAN TEKNIS SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

No 25 | Year 2002

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 11 MARET 2002 TENTANG DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No 5 | Year 2002

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 10 TAHUN 2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN MENTERI DALAM NEGERI

No | Year 2002

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No 13 | Year 2001

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TANGGAL 8 JANUARI 2001 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

No 5 | Year 2001

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 221A TAHUN 1975 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

No | Year 2000

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA

No 48 | Year 2000

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA

No 48 | Year 2000

Institutions: Kementerian Dalam Negeri

In Peraturan Kementerian

By Admin Regulasip

View Details

Regulasi

Kementerian Dalam Negeri

Filter

Regulations by Kementerian Dalam Negeri

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHI

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEBUTUHAN TEKNIS SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 11 MARET 2002 TENTANG DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 10 TAHUN 2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN MENTERI DALAM NEGERI

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TANGGAL 8 JANUARI 2001 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 221A TAHUN 1975 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA